AMUNTAI (eMKa) – Puluhan relawan pemadam kebakaran yang tergabung dalam Perkumpulan Relawan Pemadam (PREDAM) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mendatangi Kantor DPRD HSU untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rabu (4/11).
Kedatangan para relawan yang menjadi garda terdepan penanganan kabut asap dan karhutla ini bertujuan mempertanyakan pemanfaatan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp10 Miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten HSU.
Bendahara PREDAM HSU, H. Alfiansyah, menyampaikan dalam RDP bahwa penanganan karhutla selama ini sangat terbantu oleh 128 Barisan Pemadam Kebakaran (BPK), baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di bawah PREDAM.
“Keterbatasan armada serta personel pemerintah daerah selama ini sangat terbantu oleh sigapnya para relawan swasta,” ujar H. Alfiansyah di hadapan anggota DPRD dan jajaran Pemkab HSU.
Dalam RDP tersebut, PREDAM mempertanyakan alokasi dana Banpres tersebut karena belum menyentuh relawan damkar swasta. Pihaknya meminta transparansi penggunaan dana Rp10 Miliar serta keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan para relawan.
“Kami minta pengelolaan dana Rp10 Miliar ini transparan untuk apa saja serta berharap pemerintah memperhatikan kesejahteraan relawan,” tegas Alfiansyah.
PREDAM juga mengusulkan agar ke‑128 BPK tersebut mendapatkan perlengkapan seperti selang serta Alat Pelindung Diri (APD) minimal untuk tiga orang personel tiap BPK, dan siap mengikuti seluruh prosedur resmi yang berlaku. Selain itu, PREDAM menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah daerah, meliputi peningkatan pencegahan karhutla, dukungan sarana‑prasarana, kepastian operasional relawan, sinergi antar‑instansi, perlindungan keselamatan, pelatihan teknis, penguatan anggaran berkelanjutan, serta langkah‑langkah penanganan karhutla di lapangan.
Ketua DPRD HSU, Fadillah, S.M., menyatakan RDP ini berfungsi menjembatani komunikasi agar sinergi antara Pemkab HSU dan PREDAM semakin kuat dalam mencegah serta menangani karhutla.
“Kita akan mencari solusi agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik,” ujar Fadillah.
Sementara itu, Sekda HSU H. Adi Lesmana menjelaskan bahwa pemerintah daerah baru menerima petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana Banpres pada 21 Oktober. Karena pertanggungjawaban anggaran sangat ketat, Pemkab harus menyusun perencanaan agar dana tersebut tepat sasaran.
“Juknis anggaran mencakup operasi penanganan lahan gambut, BBM, logistik, pengadaan APD, pompa air, sumur bor, motor trail, bantuan kesehatan dan obat‑obatan, insentif pemadaman untuk relawan sesuai ketetapan kepala daerah, hingga pemulihan ekosistem pascabencana,” jelas Adi Lesmana.
Dana Rp10 Miliar dialokasikan melalui tiga SKPD pengampu teknis, meliputi BPBD sebesar Rp5,7 Miliar untuk pengadaan sarana fisik seperti motor trail, drone, serta mesin pompa, Satpol PP dan Damkar sebesar Rp2,9 Miliar dan Dinas Kesehatan sebesar Rp1,2 Miliar untuk fasilitas kesehatan serta obat‑obatan.
Terpisah, Ketua PREDAM HSU Hanif Tanjung menyampaikan kekecewaannya karena alokasi dana Banpres Rp10 Miliar tersentuh belum menyentuh relawan BPK swasta.
“Kami sudah memeriksa alokasi dana di ketiga SKPD tersebut, tidak ada alokasi untuk relawan swasta. Honor yang ada di Satpol PP dan Damkar hanya diperuntukkan relawan yang sudah berada di lingkungan SKPD,” ungkap Hanif Tanjung.
Ia berharap adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah agar relawan damkar swasta juga turut diperhatikan.
Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gedung Baru Lantai 2 DPRD HSU ini dipimpin langsung Ketua DPRD HSU H. Fadilah, S.M., didampingi Wakil Ketua I H. Mawardi beserta anggota dewan lainnya, sementara dari unsur eksekutif hadir Sekretaris Daerah HSU H. Adi Lesmana serta perwakilan instansi teknis BPBD, Satpol PP dan Damkar. (yie/jrx).

