AMUNTAI (eMKa) – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) Hulu Sungai Utara (HSU) kembali mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (10/6).
Kedatangan para sopir ini bertujuan untuk mengevaluasi kesepakatan pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah HSU, khususnya jenis biosolar yang hingga saat ini masih sulit didapat.
Ketua DPRD HSU, H. Padilah, SM menegaskan bahwa lembaganya senantiasa terbuka menerima masukan dan laporan dari masyarakat, termasuk dari PBST HSU. Ia meminta agar poin-poin kesepakatan yang belum terealisasi disampaikan secara rinci, agar dapat segera diteruskan dan dibahas bersama pihak eksekutif.
“Kami siap mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Poin apa saja yang belum berjalan akan kami sampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dicari solusi bersama,” ujar Padilah yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Golkar HSU ini.
Padilah menambahkan, DPRD HSU berkomitmen penuh untuk terus mengawal penyaluran solar bersubsidi demi kepentingan masyarakat luas.
Senada, Wakil Ketua I DPRD HSU, Mawardi, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten HSU melalui rapat lanjutan. Hasilnya akan disusun menjadi rekomendasi sebagai dasar tindak lanjut atas berbagai permasalahan distribusi solar bersubsidi.
Sementara itu, Perwakilan PBST HSU, Bayu, menyampaikan bahwa dari 11 poin kesepakatan yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya, baru dua poin yang dirasakan manfaatnya di lapangan oleh para sopir.
“Baru 2 dari 11 poin yang kami rasakan hasilnya. Oleh karena itu, kami kembali menyampaikan sejumlah tuntutan dan usulan guna memperbaiki sistem penyaluran solar bersubsidi di Kabupaten HSU,” jelasnya.
Dalam pertemuan kali ini, PBST HSU mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD HSU untuk melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi solar bersubsidi. Mereka juga meminta diadakannya evaluasi menyeluruh serta langkah konkret guna mencegah kelangkaan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Selain itu, PBST mengusulkan agar kuota solar bersubsidi yang saat ini dialokasikan ke SPBU Tayur dan SPBU Kaludan Kecil dipindahkan ke lokasi lain, terutama ke SPBU Desa Keramat, Kecamatan Amuntai Selatan. Menurut mereka, SPBU tersebut masih memiliki kapasitas tangki yang belum dimanfaatkan secara optimal dan lokasinya lebih mudah dijangkau, termasuk oleh sopir dari Kecamatan Paminggir.
Bayu menegaskan bahwa saat ini masih banyak sopir kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Diduga, sebagian kuota di SPBU perbatasan sering dimanfaatkan oleh pengguna dari kabupaten tetangga, sehingga alokasi yang seharusnya untuk warga dan pelaku usaha di HSU tidak dapat dinikmati secara maksimal.
“Kami hanya ingin akses mendapatkan solar menjadi lebih mudah dan lancar. Jangan sampai timbul gesekan di lapangan hanya karena kesulitan memperoleh kebutuhan utama operasional angkutan ini,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD HSU menyepakati akan membahas seluruh aspirasi dan usulan tersebut bersama Pemerintah Daerah serta instansi terkait. DPRD berharap koordinasi ini melahirkan kebijakan yang lebih efektif, sehingga pemerataan distribusi, pengawasan, dan kepastian pasokan BBM bersubsidi dapat terwujud untuk masyarakat dan pelaku usaha transportasi di HSU.
Pertemuan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD HSU, Padilah, SM, didampingi Wakil Ketua I Mawardi serta sejumlah anggota dewan lainnya.(yie/jrx).
